DPR: Program KDMP di Papua Harus Sesuai Kondisi Warga

Jakarta – Komisi IV DPR RI menyoroti pelaksanaan program Kredit Dalam Masyarakat dan Pemerintah (KDMP) di Papua. Mereka meminta agar program tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan warga setempat.

Anggota Komisi IV DPR RI, Sudiro, mengatakan bahwa program KDMP yang digulirkan pemerintah harus benar-benar tepat sasaran. Ia menilai, kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat Papua berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

“Jangan sampai program yang sudah dirancang dengan baik ini tidak berjalan efektif karena tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat di sana,” ujar Sudiro dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Selasa (19/3/2024).

Menurut Sudiro, perlu ada pendekatan khusus dalam implementasi KDMP di Papua. Ia mencontohkan, akses transportasi yang sulit dan keterbatasan infrastruktur digital menjadi tantangan tersendiri.

“Kami minta Kemendes PDTT berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat. Pastikan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana KDMP mudah dipahami dan diakses oleh warga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sudiro juga menyoroti pentingnya pendampingan bagi penerima program. Ia berharap, pemerintah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memberikan pelatihan dan pengawasan agar dana tersebut benar-benar produktif.

“Jangan sampai KDMP menjadi beban baru bagi masyarakat. Harus ada edukasi tentang pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha,” pungkasnya.

Program KDMP sendiri merupakan program kredit bersubsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di daerah tertinggal, termasuk Papua. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Sebelumnya, Kemendes PDTT melaporkan bahwa penyerapan anggaran KDMP di Papua masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang program ini.