Setelah Putusan MK, Anggota DPR Dorong Pemerintah dan DPR Temukan Jalan Tengah agar Program MBG Tetap Berjalan
Jakarta, Kompas.com – Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdampak pada keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), anggota legislatif mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mencari solusi terbaik. Tujuannya, agar program strategis tersebut tidak terhenti dan tetap dapat dinikmati oleh masyarakat.
Desakan untuk Mencari Jalan Keluar
Sejumlah legislator menyampaikan kekhawatiran mereka jika program MBG tidak dapat dilanjutkan. Mereka menilai program ini telah memberikan manfaat signifikan, terutama bagi anak-anak sekolah dan keluarga prasejahtera. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari eksekutif dan legislatif.
Langkah yang Diusulkan
- Mengidentifikasi celah hukum yang memungkinkan program MBG tetap berjalan sesuai putusan MK.
- Mengalokasikan ulang anggaran dari pos lain yang tidak terkena dampak putusan.
- Mempercepat pembahasan revisi peraturan terkait agar program dapat dijalankan dengan dasar hukum yang kuat.
Para legislator juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian terkait, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan program MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.
Keputusan MK memang menjadi tantangan, namun bukan berarti program yang sudah berjalan harus dihentikan. Dengan komitmen dan kerja sama yang solid, pemerintah dan DPR diyakini mampu menemukan solusi yang tidak melanggar konstitusi namun tetap mengutamakan kepentingan rakyat.
