Purbaya Kritik Penanganan Bencana di NTT: Koordinasi Terkesan Tidak Ada
Yogyakarta, 5 Februari 2025 – Pengamat kebijakan publik, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti tajam upaya penanggulangan bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menilai respons pemerintah terhadap musibah tersebut berjalan tanpa koordinasi yang jelas, sehingga berpotensi memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan.
Kritik terhadap Kurangnya Sinergi Antar Lembaga
Dalam pernyataannya, Purbaya mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Menurutnya, situasi di lapangan menggambarkan bahwa setiap pihak cenderung bergerak sendiri-sendiri, tanpa ada komando terpadu yang efektif.
“Yang kita lihat di NTT ini seperti tidak ada koordinasi. Padahal, dalam situasi darurat seperti ini, koordinasi adalah kunci utama. Semua elemen harus bergerak seirama, mulai dari pusat hingga ke tingkat desa,” ujar Purbaya dalam sebuah diskusi publik yang digelar secara virtual, Rabu (5/2/2025).
Dampak Buruk Akibat Koordinasi yang Lemah
Purbaya menjelaskan bahwa lemahnya koordinasi ini berimbas pada beberapa aspek krusial, antara lain:
- Keterlambatan penyaluran bantuan logistik ke lokasi terdampak.
- Duplikasi data korban dan kerusakan, sehingga menyulitkan proses pendataan.
- Potensi tumpang tindihnya peran antar lembaga, yang justru menghambat efektivitas penanganan.
Ia mencontohkan, sering kali bantuan dari berbagai pihak datang tanpa pendataan yang akurat, sehingga ada wilayah yang menerima bantuan berlebih, sementara wilayah lain justru kekurangan.
Rekomendasi untuk Perbaikan Sistem
Lebih lanjut, Purbaya merekomendasikan agar pemerintah segera membentuk satuan tugas terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Satgas ini harus memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan di lapangan, serta didukung oleh sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi.
“Kita perlu belajar dari pengalaman. Bencana tidak bisa diprediksi, tapi kesiapan dan koordinasi bisa ditingkatkan. Ini PR besar bagi pemerintah, tidak hanya untuk NTT, tapi juga untuk seluruh daerah rawan bencana di Indonesia,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BNPB belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dari Purbaya. Namun, diharapkan masukan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penanggulangan bencana di masa mendatang.
