Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi, Ini Respons Menkeu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bakal menerbitkan obligasi daerah. Pramono Anung, yang saat itu menjabat Sekretaris Kabinet, menyatakan dukungannya.
Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru menegaskan bahwa kebijakan penerbitan obligasi tersebut harus melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan.
Pramono Anung: Obligasi Daerah Solusi Tepat
Menurut Pramono, langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah merupakan langkah yang tepat untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Ia menilai obligasi daerah bisa menjadi alternatif pembiayaan yang murah dan efisien.
Apalagi, lanjut Pramono, suku bunga obligasi daerah biasanya lebih rendah dibandingkan pinjaman perbankan. Dengan demikian, risiko fiskal daerah bisa diminimalkan.
Respons Menkeu: Harus Dikoordinasikan
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan respons terkait rencana tersebut. Ia mengatakan bahwa penerbitan obligasi daerah harus melalui proses koordinasi yang ketat dengan pemerintah pusat.
“Kami di Kementerian Keuangan akan melihat terlebih dahulu proposal dari pemda, kapasitas fiskal daerah, serta kemampuan membayar,” ujar Sri Mulyani.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa obligasi daerah tidak bisa diterbitkan sembarangan. Ada aturan main yang harus dipatuhi, termasuk penggunaan dana hasil obligasi yang harus tepat sasaran.
- Obligasi daerah harus digunakan untuk proyek infrastruktur yang produktif.
- Pemda wajib memiliki perencanaan yang matang dan transparan.
- Pemerintah pusat akan mengawasi agar tidak terjadi gagal bayar.
Dengan demikian, meskipun Pramono mendukung penuh rencana tersebut, proses realisasinya masih panjang dan membutuhkan persetujuan dari berbagai pihak.
