Keraguan Anggota DPR: Mampukah BPOM Kendalikan Kasus Keracunan Makanan Bergizi Gratis?
Anggota DPR Soroti Efektivitas BPOM dalam Program MBG
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyuarakan keraguan terhadap kemampuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menekan angka keracunan yang terkait dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kekhawatiran ini muncul di tengah upaya pemerintah memperluas jangkauan program tersebut.
Pertanyaan Kritis soal Pengawasan
Para legislator mempertanyakan kesiapan BPOM dalam melakukan pengawasan secara ketat terhadap rantai pasok dan distribusi makanan bergizi. Mereka menilai bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat, risiko kontaminasi dan keracunan pangan justru akan meningkat. Beberapa poin yang disoroti antara lain:
- Kapasitas sumber daya manusia BPOM yang terbatas untuk memantau ribuan titik distribusi.
- Prosedur pengujian sampel makanan yang belum tentu menjangkau seluruh wilayah.
- Koordinasi antara BPOM dengan dinas kesehatan daerah yang masih perlu diperkuat.
Dampak Potensial bagi Penerima Manfaat
Jika kasus keracunan tidak dapat ditekan, program MBG justru berisiko menimbulkan masalah kesehatan baru bagi kelompok sasaran, terutama anak-anak sekolah dan ibu hamil. Anggota DPR mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki mekanisme pengawasan sebelum program diperluas ke lebih banyak daerah.
