Gubernur Sulut Keluhkan HGU yang Hambat Pengembangan Likupang di Hadapan DPR
Gubernur Sulawesi Utara Sampaikan Kendala Pengembangan Likupang
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan keluhan terkait Hak Guna Usaha (HGU) yang dinilai menghambat proses pengembangan kawasan wisata Likupang. Pernyataan ini disampaikan dalam forum resmi di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
HGU Jadi Penghalang Utama
Menurut Gubernur, keberadaan HGU di area sekitar destinasi Likupang menjadi masalah serius. Pengembangan kawasan wisata super prioritas ini terhambat karena sebagian lahan masih terikat dengan HGU. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang pariwisata.
Dampak bagi Destinasi Likupang
- Proses pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan dan utilitas menjadi terhambat.
- Investasi di sektor pariwisata terkendala karena status kepemilikan lahan yang belum jelas.
- Potensi pengembangan ekonomi lokal tidak dapat dimaksimalkan secara optimal.
Gubernur berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan solusi konkret terkait permasalahan HGU ini. Langkah penyelesaian diharapkan dapat mempercepat realisasi Likupang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional.
