Anggota DPR: Imigrasi Jangan Menunggu Viral untuk Bertindak
Pernyataan Anggota DPR Soal Penindakan Imigrasi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi yang dinilai terlalu reaktif dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA). Menurutnya, tindakan penegakan hukum seringkali baru dilakukan setelah kasus tersebut menjadi viral di media sosial, bukan karena pengawasan yang proaktif.
Kritik Terhadap Pendekatan Reaktif
Dalam pernyataannya, anggota DPR tersebut menegaskan bahwa Imigrasi seharusnya memiliki sistem deteksi dini yang mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum menjadi sorotan publik. Beliau mencontohkan beberapa kasus WNA yang berulah di Indonesia, seperti pelanggaran izin tinggal, penyalahgunaan visa, atau tindakan yang meresahkan masyarakat, yang baru mendapat respons setelah video atau beritanya tersebar luas.
- Imigrasi diharapkan meningkatkan pengawasan di lapangan tanpa menunggu laporan viral.
- Perlu koordinasi yang lebih baik antara Imigrasi, kepolisian, dan pemerintah daerah dalam memantau aktivitas WNA.
- Penerapan sanksi tegas harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya saat kasus menjadi sorotan.
Harapan untuk Perbaikan Sistem
Anggota DPR tersebut juga menyoroti perlunya modernisasi sistem data dan integrasi antarinstansi agar pelanggaran dapat terdeteksi lebih cepat. Dengan demikian, Imigrasi tidak hanya bertindak ketika tekanan publik meningkat, melainkan menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketertiban dan kedaulatan hukum Indonesia, sekaligus memberikan efek jera bagi WNA yang berniat melanggar aturan. Masyarakat pun berharap Imigrasi lebih sigap dan transparan dalam menangani setiap kasus, tanpa harus menunggu viral terlebih dahulu.
