MPR Ajak Kolaborasi Hadapi Dampak Keterbatasan Anggaran Perpustakaan Nasional

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong adanya kerja sama lintas sektor untuk mengatasi dampak dari terbatasnya anggaran yang dialami Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Langkah ini dinilai penting agar fungsi perpustakaan sebagai pusat literasi dan pengetahuan tetap berjalan optimal.

Menurut MPR, keterbatasan anggaran yang dihadapi Perpusnas dapat menghambat berbagai program strategis, seperti pengadaan koleksi buku, pengembangan infrastruktur digital, dan layanan perpustakaan keliling. Oleh karena itu, kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pihak swasta dan masyarakat menjadi krusial.

Pentingnya Sinergi

MPR menekankan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan dapat menciptakan solusi inovatif. Misalnya, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pengadaan buku, atau dukungan teknologi dari kementerian terkait. Selain itu, peran aktif pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk perpustakaan di tingkat lokal juga sangat diharapkan.

Dampak Jika Tak Tertangani

Jika keterbatasan anggaran tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya minat baca masyarakat. Perpusnas sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan literasi nasional perlu didukung penuh agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil.

Dengan kolaborasi yang kuat, MPR optimistis Perpusnas dapat terus menjalankan perannya sebagai pusat informasi dan pengetahuan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.