Dirut Agrinas Bantah Tahu Pengadaan Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun yang Ramai Disorot
Direktur Utama PT Agrinas, perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang pertanian, mengaku tidak mengetahui adanya pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa (Kopdes) dengan nilai fantastis mencapai Rp1,8 triliun. Pernyataan ini disampaikan menanggapi sorotan publik yang ramai memperbincangkan anggaran tersebut.
Kronologi Pengakuan Dirut Agrinas
Dalam keterangannya, Dirut Agrinas menyatakan bahwa proyek pengadaan kipas angin Kopdes senilai Rp1,8 triliun bukanlah bagian dari program yang diketahui atau dikelola oleh perusahaannya. Ia menegaskan bahwa PT Agrinas tidak pernah terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengadaan barang tersebut.
Pernyataan ini muncul setelah sejumlah media memberitakan tentang anggaran besar untuk kipas angin di lingkungan Kopdes. Publik pun mempertanyakan transparansi dan efektivitas penggunaan dana tersebut.
Tanggapan Purbaya: Tanggung Jawab Ada di Agrinas
Menanggapi polemik ini, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki (Purbaya), menyatakan bahwa tanggung jawab pengadaan kipas angin Kopdes sepenuhnya berada di pundak PT Agrinas. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada Agrinas untuk mengelola program tersebut.
Pernyataan berbeda dari kedua pihak ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mendesak adanya audit menyeluruh untuk mengklarifikasi alokasi anggaran Rp1,8 triliun tersebut.
Kronologi Pemberitaan
- Berita pertama kali muncul dari Suara Surabaya yang mengabarkan bahwa Dirut Agrinas mengaku tidak tahu soal pengadaan kipas angin Kopdes Rp1,8 triliun.
- DetikNews kemudian melaporkan respons Dirut Agrinas yang menyebut anggaran tersebut ramai disorot publik.
- CNBC Indonesia memberitakan bahwa Purbaya menegaskan tanggung jawab pengadaan ada di Agrinas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak PT Agrinas maupun Kementerian Koperasi dan UKM mengenai detail pengadaan kipas angin tersebut. Publik masih menunggu klarifikasi resmi untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran negara.
