Anggota DPR Desak Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Risiko Penyaluran Bansos Lewat Koperasi Desa
Jakarta, Kompas.com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk segera menyusun strategi mitigasi risiko terkait rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa (Kopdes). Hal ini disampaikan menyusul kekhawatiran akan potensi penyimpangan dan ketidakefektifan dalam proses penyaluran bansos.
Menurut Anggota DPR, penggunaan Kopdes sebagai saluran bansos memang memiliki potensi positif, seperti mendekatkan akses bantuan ke masyarakat desa. Namun, tanpa persiapan yang matang, risiko seperti penyalahgunaan dana, kesalahan data penerima, dan hambatan operasional bisa muncul.
Poin Penting yang Disoroti
- Pemerintah diminta memastikan Kopdes memiliki kapasitas dan tata kelola yang baik.
- Perlu ada sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah kebocoran bansos.
- Pelatihan bagi pengurus Kopdes dinilai penting agar penyaluran tepat sasaran.
Desakan ini muncul dalam rangka meningkatkan efektivitas program bansos yang menjadi salah satu instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu. DPR berharap pemerintah tidak hanya fokus pada target penyaluran, tetapi juga pada kualitas dan akuntabilitas penyaluran bansos melalui Kopdes.
