Prabowo Siapkan Dana Tambahan untuk Mitigasi Bencana, BNPB Ajukan Penguatan Aspek Kesiapsiagaan

Pemerintah Fokus pada Penguatan Mitigasi Bencana

Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan anggaran tambahan untuk mitigasi bencana di Indonesia. Langkah ini menyusul usulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang meminta penguatan pada beberapa aspek kunci dalam penanganan bencana. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang membahas peningkatan kesiapsiagaan nasional menghadapi berbagai potensi bencana alam.

BNPB Usulkan Lima Prioritas

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengungkapkan lima prioritas utama yang diajukan kepada pemerintah. Pertama, peningkatan kapasitas sistem peringatan dini berbasis teknologi di daerah rawan bencana. Kedua, penguatan cadangan logistik dan alat berat di titik-titik strategis. Ketiga, peningkatan pelatihan dan simulasi bagi relawan dan aparat desa. Keempat, rehabilitasi infrastruktur penahan bencana seperti tanggul dan sabo dam. Kelima, pengembangan sistem asuransi bencana untuk masyarakat.

Anggaran Tambahan untuk Mitigasi

Presiden Prabowo menyetujui adanya tambahan anggaran meskipun belum merinci nominalnya. Menurut sumber di Kementerian Keuangan, dana tambahan akan dialokasikan dari pos belanja tidak terduga dan realokasi anggaran kementerian lain. Fokus utama adalah pada pengembangan teknologi deteksi dini dan pengadaan peralatan evakuasi massal. BNPB menargetkan pembangunan 10 pusat komando bencana regional baru di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Respons Daerah Rawan Bencana

Sejumlah kepala daerah menyambut baik rencana ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini tsunami di pesisir selatan. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman meminta prioritas pada peningkatan jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang layak. BNPB juga berencana mengintegrasikan data curah hujan dan aktivitas gunung berapi dari BMKG dan PVMBG ke dalam one command system.

Tantangan Implementasi

Pengamat kebencanaan dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Rahmat Hidayat, mengingatkan bahwa anggaran tambahan harus disertai dengan tata kelola yang transparan. Ia mencontohkan kasus penyelewengan dana bencana di masa lalu. BNPB berjanji akan menggunakan sistem pengadaan elektronik (e-procurement) dan audit independen untuk setiap proyek mitigasi. Selain itu, perlu ada sinergi dengan program desa tangguh bencana yang sudah berjalan di 1.200 desa.

Pemerintah menargetkan dokumen rencana induk mitigasi bencana nasional selesai pada akhir tahun 2025. Dengan tambahan anggaran ini, diharapkan Indonesia mampu mengurangi risiko bencana hingga 30% dalam lima tahun ke depan. BNPB juga akan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam pengembangan inovasi teknologi mitigasi.