Target 30.000 Koperasi Desa ala Prabowo: Pengamat Sebut Bukan Koperasi, Melainkan Topeng Bisnis Pejabat

Jakarta – Wacana pemerintah membentuk 30.000 Koperasi Desa (Kopdes) menuai kritik tajam dari pengamat. Mereka menilai program tersebut bukanlah koperasi sejati, melainkan hanya kedok untuk kepentingan bisnis para pejabat.

Kritik Pengamat Terhadap Program Kopdes

Sejumlah pengamat menilai target pembentukan 30.000 Kopdes yang digagas oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Mereka menekankan bahwa koperasi seharusnya berlandaskan pada partisipasi aktif anggota, bukan dijalankan oleh segelintir orang.

Koperasi Seharusnya Berbasis Anggota

Menurut pengamat, koperasi yang sehat adalah koperasi yang dikelola oleh dan untuk anggotanya. Namun, dalam konsep yang ditawarkan, ada kekhawatiran bahwa pengelolaan akan didominasi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan bisnis, bukan untuk kesejahteraan bersama.

Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Lebih lanjut, para pengamat menyoroti adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan. Jika koperasi dijadikan alat untuk kepentingan bisnis pejabat, maka tujuan mulia koperasi untuk mensejahterakan anggota akan terabaikan. Mereka mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam merealisasikan program ini.

Respons Pemerintah

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. Namun, program ini tetap menjadi sorotan publik dan menuai pro-kontra di masyarakat.