Pakar Ekonomi: Pengurangan Dana Desa dan Pembentukan Kopdes Tingkatkan Angka Kemiskinan di Perdesaan
Sejumlah ekonom mengemukakan pendapat bahwa kebijakan pengurangan alokasi dana desa serta pendirian Koperasi Desa (Kopdes) berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan di wilayah pedesaan.
Menurut para ahli, langkah penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah dengan memangkas dana desa berdampak langsung pada berkurangnya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Akibatnya, roda perekonomian desa ikut melambat dan pendapatan warga menurun.
Selain itu, kemunculan Koperasi Desa (Kopdes) dinilai belum mampu menggantikan peran dana desa yang dipotong. Sebaliknya, dalam praktiknya, Kopdes justru dianggap membebani masyarakat desa dengan sistem yang belum sepenuhnya matang dan transparan.
Dampak Pengurangan Dana Desa
Pengurangan dana desa secara signifikan telah menghambat berbagai program infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Padahal, infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi warga desa.
Para ekonom menekankan bahwa dana desa sebelumnya menjadi salah satu instrumen efektif dalam menekan angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Tanpa dana yang cukup, desa-desa tertinggal semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan.
Kopdes: Solusi atau Masalah Baru?
Koperasi Desa (Kopdes) yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi baru di desa, nyatanya belum berjalan optimal. Banyak Kopdes yang tidak memiliki tata kelola yang baik, sehingga rentan terhadap penyimpangan dan kerugian.
Alih-alih memberdayakan, kehadiran Kopdes justru menimbulkan beban baru bagi warga desa, terutama dalam hal kewajiban iuran dan ketergantungan pada lembaga koperasi yang belum profesional.
Rekomendasi Kebijakan
- Pemerintah perlu mengevaluasi ulang kebijakan pemangkasan dana desa dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonominya secara komprehensif.
- Pembentukan Kopdes harus disertai dengan pendampingan intensif, pelatihan tata kelola, dan sistem pengawasan yang ketat agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
- Diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan kebutuhan riil desa agar program pengentasan kemiskinan tidak tergerus oleh efisiensi anggaran yang keliru.
Para ekonom berharap pemerintah segera mengambil langkah korektif agar kemiskinan desa tidak semakin meluas dan pembangunan berkelanjutan di perdesaan tetap terjaga.
