Puluhan Ribu Kendaraan Dinas Pemprov Sumbar Menunggak Pajak Capai Rp7 Miliar, DPRD Ingatkan Agar Tak Hanya Minta Warga Disiplin
Ribuan Kendaraan Dinas Menunggak Pajak
Puluhan ribu kendaraan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tercatat menunggak pembayaran pajak hingga total mencapai Rp7 miliar. Temuan ini mengemuka dari data yang dihimpun oleh instansi terkait, menunjukkan bahwa kewajiban fiskal atas kendaraan dinas belum sepenuhnya dipenuhi.
Tanggapan DPRD Sumbar
Menanggapi kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menyoroti pentingnya keteladanan dari aparatur sipil negara. Anggota DPRD menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya meminta kepatuhan dari masyarakat, melainkan juga harus menunjukkan kepatuhan dalam urusan perpajakan.
- Kendaraan dinas yang menunggak mencapai ribuan unit
- Total tunggakan pajak diperkirakan Rp7 miliar
- DPRD mendesak agar Pemprov Sumbar segera melunasi kewajiban tersebut
- Keteladanan pemerintah dinilai penting demi mendorong kepatuhan warga
Para wakil rakyat berharap Pemprov Sumbar dapat segera menyelesaikan tunggakan ini, sehingga tidak menimbulkan kesan disparitas antara tuntutan kepada rakyat dan praktik di internal aparatur. Dengan pelunasan tersebut, diharapkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan dapat optimal sekaligus menjaga kredibilitas pemerintah di mata publik.
