Istana dan DPR Tanggapi Putusan MK Soal Penghapusan MBG dari Anggaran Pendidikan
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengeluarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan menuai reaksi dari Istana Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Reaksi Istana
Pihak Istana menyatakan menghormati putusan MK tersebut. Juru Bicara Istana menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, program MBG tetap akan dilanjutkan namun dengan skema pendanaan yang berbeda.
Tanggapan DPR
Sementara itu, DPR melalui Komisi X yang membidangi pendidikan menyambut baik putusan MK. Ketua Komisi X DPR menilai keputusan ini penting untuk memastikan anggaran pendidikan tetap fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. DPR juga mendorong pemerintah untuk mencari sumber pendanaan alternatif bagi program MBG.
Dampak Putusan MK
Putusan MK ini berdampak pada perubahan alokasi anggaran pendidikan. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
- Anggaran pendidikan wajib digunakan sesuai amanat konstitusi, yaitu minimal 20% dari APBN.
- Program MBG harus dicarikan pos anggaran lain yang tidak mengurangi porsi pendidikan.
- Pemerintah dan DPR akan berkoordinasi untuk merevisi alokasi anggaran.
Keputusan MK ini diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran pendidikan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan nasional.
