July 12, 2026

Dramaturgi Politik: Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum Saling Sandera, Publik Dikorbankan

Dramaturgi Politik: Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum Saling Sandera, Publik Dikorbankan

Dalam panggung politik Indonesia, terkadang terjadi skenario yang tidak menguntungkan bagi publik. Baru-baru ini, Kompas.com menyoroti fenomena dramaturgi politik di mana tiga lembaga penting negara, yaitu TNI, Polri, dan Kejaksaan, saling bersandera dalam pusaran kepentingan. Praktik ini tidak hanya merugikan reputasi institusi, tetapi pada akhirnya masyarakat umumlah yang menjadi korban.

Apa Itu Dramaturgi Politik?

Dramaturgi politik adalah konsep di mana tindakan dan interaksi antaraktor politik diibaratkan seperti pertunjukan drama. Setiap pihak memiliki peran, skenario, dan panggung sendiri, namun seringkali tujuan sebenarnya adalah untuk mempertahankan kekuasaan atau kepentingan kelompok. Dalam konteks ini, TNI, Polri, dan Kejaksaan seolah-olah terlibat dalam permainan yang kompleks, di mana mereka saling mengawasi dan membatasi satu sama lain.

Implikasi Bagi Publik

  • Menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan keamanan.
  • Proses hukum menjadi tidak efisien karena adanya tarik-menarik kepentingan.
  • Masyarakat seringkali menjadi objek yang dirugikan, bukan subjek yang dilindungi.

Mengapa Hal Ini Terjadi?

Para pengamat politik berpendapat bahwa fenomena ini muncul akibat lemahnya pengawasan dan check and balance antarlembaga. Selain itu, budaya patrimonial dan kepentingan politik jangka pendek juga turut memperparah situasi. Alih-alih bekerja sinergis, ketiga lembaga ini justru sibuk membangun tembok pertahanan masing-masing.

Langkah yang Perusaha Diambil

Untuk menghentikan siklus ini, diperlukan reformasi struktural yang serius. Pertama, penguatan pengawasan internal dan eksternal. Kedua, penegakan etika publik yang konsisten. Ketiga, keterbukaan informasi agar publik dapat mengawal proses penegakan hukum tanpa distorsi.

Pada akhirnya, publik berharap agar TNI, Polri, dan Kejaksaan kembali ke fungsi utamanya: melindungi dan melayani masyarakat, bukan menjadi aktor dalam drama politik yang merugikan banyak pihak.