Pakar: Kunjungan Silaturahmi Pimpinan MPR ke MK dan MA Dianggap Kurang Tepat

Pakar hukum tata negara menilai langkah pimpinan MPR yang melakukan silaturahmi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tidaklah tepat. Menurut para ahli, kunjungan tersebut berpotensi menimbulkan interpretasi yang keliru di masyarakat terkait independensi lembaga peradilan.

Alasan Ketidaktepatan Silaturahmi

Beberapa pakar mengemukakan alasan mengapa kegiatan silaturahmi ini dianggap kurang sesuai:

• Dikhawatirkan dapat mengganggu kemandirian dan imparsialitas hakim dalam memutus perkara.
• Kedekatan antara legislatif dan yudikatif secara informal bisa menimbulkan persepsi adanya intervensi.
• Momentum kunjungan yang berdekatan dengan penanganan perkara strategis dinilai kurang sensitif.

Dampak Terhadap Kepercayaan Publik

Pakar juga menyoroti bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan bisa tergerus jika hubungan antara MPR, MK, dan MA tidak dijaga jaraknya. Masyarakat perlu melihat bahwa setiap lembaga negara bekerja secara profesional tanpa adanya pengaruh dari cabang kekuasaan lain.