Mamdani Desak Kajian Hukum Penangkapan Netanyahu Saat Kunjungan ke New York
Mamdani Dorong Evaluasi Hukum Terkait Penangkapan Netanyahu
Dalam sebuah pernyataan yang mencuat, tokoh publik Mamdani meminta agar dasar hukum penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York segera dikaji ulang. Permintaan ini muncul seiring rencana kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat yang memicu perdebatan mengenai status hukumnya di hadapan pengadilan internasional.
Latar Belakang Permintaan Mamdani
Mamdani, yang dikenal sebagai aktivis dan akademisi, menekankan pentingnya kejelasan hukum sebelum Netanyahu tiba di New York. Ia merujuk pada surat perintah penangkapan yang diterbitkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina. Menurut Mamdani, setiap negara yang meratifikasi Statuta Roma memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum internasional, termasuk kemungkinan penangkapan terhadap pejabat tinggi yang menjadi buronan ICC.
Implikasi Hukum dan Diplomatik
Permintaan ini memicu diskusi hangat di kalangan pengamat hukum dan diplomat. Beberapa pihak menilai langkah tersebut dapat mempengaruhi hubungan bilateral antara Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu, otoritas AS belum memberikan pernyataan resmi mengenai langkah hukum yang akan diambil jika Netanyahu benar-benar menginjakkan kaki di New York.
- Mamdani meminta pemerintah AS dan PBB untuk mengkaji dasar hukum penangkapan Netanyahu.
- ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu sejak 2023.
- Kunjungan Netanyahu ke New York dijadwalkan pada bulan depan untuk menghadiri sidang PBB.
Reaksi dari Berbagai Pihak
Sejumlah organisasi hak asasi manusia mendukung permintaan Mamdani, sementara pendukung Netanyahu mengecamnya sebagai upaya politis. Diskusi ini diperkirakan akan berlanjut hingga Netanyahu benar-benar tiba di New York, mengingat dampaknya yang luas terhadap tatanan hukum internasional.
