Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Pisahkan Anggaran Makan Bergizi Gratis dari Pos Pendidikan
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai organisasi pegiat pendidikan dan hak anak resmi menyerahkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam surat tersebut, mereka mendesak agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari pos anggaran pendidikan.
Alasan Pemisahan Anggaran
Koalisi menilai bahwa pencampuran anggaran MBG dengan pos pendidikan dapat mengaburkan alokasi dana yang semestinya difokuskan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Mereka khawatir hal ini justru mengganggu prioritas utama pendidikan nasional, seperti perbaikan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, dan penyediaan buku pelajaran.
Dampak Potensial
Menurut koalisi, jika anggaran tetap digabung, maka program MBG berpotensi mengurangi porsi dana untuk kebutuhan esensial pendidikan. Padahal, program gizi sebaiknya dikelola secara terpisah dengan pendanaan yang jelas dan dapat diaudit secara transparan. Mereka menekankan bahwa hak anak atas pendidikan dan gizi harus didukung tanpa saling mengorbankan.
Langkah Selanjutnya
Koalisi berharap DPR segera merespons desakan ini dengan melakukan revisi terhadap alokasi anggaran. Mereka juga meminta pemerintah untuk menyusun skema pendanaan khusus untuk MBG agar tidak membebani pos pendidikan yang sudah terbatas.
- Surat diserahkan langsung ke Komisi X DPR RI.
- Koalisi akan mengawal proses pembahasan anggaran hingga keputusan final.
- Mereka juga mengajak publik untuk ikut memantau transparansi alokasi dana pendidikan dan gizi.
