September 13, 2026

Wakil Ketua DPR Minta Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis usai 352 Siswa di Lombok Tengah Keracunan

Wakil Ketua DPR Minta Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis usai 352 Siswa di Lombok Tengah Keracunan

Sebanyak 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden ini mendorong Wakil Ketua DPR RI untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

Kronologi Kejadian

Kasus keracunan massal ini terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Tengah. Para siswa mengeluhkan gejala seperti mual, pusing, dan diare setelah menyantap menu MBG. Tim medis dari Puskesmas setempat segera memberikan penanganan kepada para korban.

Penyebab Diduga Terkontaminasi Makanan

Berdasarkan investigasi awal, dugaan sementara penyebab keracunan adalah makanan yang terkontaminasi bakteri atau bahan berbahaya lainnya. Dinas Kesehatan Lombok Tengah telah mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium guna memastikan penyebab pasti.

Reaksi Wakil Ketua DPR

Menanggapi kejadian ini, Wakil Ketua DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi ketat terhadap program MBG. Ia menekankan perlunya pengawasan yang lebih baik dalam proses penyediaan dan distribusi makanan agar kasus serupa tidak terulang.

“Kami prihatin dengan insiden ini. Program MBG bertujuan baik untuk meningkatkan gizi anak, tetapi harus dijalankan dengan standar keamanan pangan yang ketat. Evaluasi menyeluruh diperlukan, termasuk audit terhadap pemasok makanan dan prosedur penyajian di sekolah,” ujar Waka DPR dalam pernyataannya.

Langkah Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mengambil langkah cepat dengan menghentikan sementara distribusi MBG di sekolah-sekolah terdampak. Selain itu, mereka juga berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kesehatan untuk memastikan para siswa mendapatkan perawatan optimal.

Imbauan untuk Orang Tua

Orang tua siswa diimbau untuk memantau kesehatan anak-anaknya dan segera melapor ke fasilitas kesehatan jika menemukan gejala serupa. Pemerintah daerah juga berjanji akan transparan dalam mengungkap hasil investigasi dan tindak lanjut yang diambil.