Prabowo Paparkan 10 Poin Penting RAPBN 2027 di Depan DPR
Prabowo Sampaikan Arah Kebijakan Fiskal 2027
Dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden Prabowo Subianto menguraikan sepuluh poin krusial yang menjadi fondasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Poin-poin ini dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi global dan domestik.
Sepuluh Poin Utama RAPBN 2027
- Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan merata, dengan fokus pada penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
- Pengendalian Inflasi: Kebijakan moneter dan fiskal akan diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok, agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
- Penguatan Investasi: Mendorong investasi asing dan domestik melalui perbaikan iklim usaha, kemudahan perizinan, dan kepastian hukum.
- Reformasi Birokrasi: Penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara.
- Perlindungan Sosial: Memperluas jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan, dengan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.
- Pembangunan Infrastruktur: Melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, termasuk di daerah terpencil, untuk mendukung pemerataan ekonomi.
- Ketahanan Pangan dan Energi: Memperkuat kemandirian pangan dan energi melalui peningkatan produksi dan diversifikasi sumber energi.
- Kualitas Sumber Daya Manusia: Meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing.
- Fiscal Sustainability: Menjaga defisit anggaran pada batas aman dan mengelola utang secara hati-hati agar fiskal tetap berkelanjutan.
- Pemerataan Pembangunan: Mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui transfer ke daerah yang lebih adil dan peningkatan kualitas belanja daerah.
Komitmen Pemerintah
Prabowo menegaskan bahwa RAPBN 2027 disusun dengan prinsip kehati-hatian, namun tetap optimistis dalam mendorong transformasi ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program-program prioritas yang telah berjalan, sambil melakukan penyesuaian untuk menghadapi dinamika global. Penyampaian KEM-PPKF ini merupakan tahap awal dalam proses penyusunan RAPBN yang akan dibahas lebih lanjut dengan DPR.
