Krisis Legitimasi dalam Seleksi Hakim Agung: Kinerja KY dan DPR Disorot
Krisis Legitimasi dalam Seleksi Hakim Agung
Proses seleksi hakim agung tengah menghadapi krisis legitimasi yang serius. Kinerja Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Peran KY Dipertanyakan
Komisi Yudisial sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menyeleksi calon hakim agung dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsinya. Beberapa pihak meragukan transparansi dan akuntabilitas proses yang dilakukan KY.
Tanggung Jawab DPR
DPR juga tidak luput dari kritik. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas calon hakim agung, DPR dianggap kurang cermat dalam menilai kualitas para kandidat. Hal ini memicu kekhawatiran akan rendahnya mutu hakim agung yang terpilih.
- Proses seleksi dinilai kurang terbuka
- Independensi KY dan DPR masih diragukan
- Masyarakat menuntut reformasi mekanisme seleksi
Ketidakpuasan publik terhadap kinerja kedua lembaga ini semakin memperkuat desakan untuk melakukan perbaikan sistem seleksi hakim agung agar lebih kredibel dan bebas dari intervensi politik.
