Menteri Perhubungan Beri Tanggapan soal Desakan Mundur Dirjen Hubla Imbas Kecelakaan Kapal

Rangkaian Kecelakaan Kapal Memicu Sorotan Tajam

Maraknya insiden kecelakaan kapal di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Komisi V DPR RI secara terbuka mengkritik Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) dalam sebuah rapat kerja, menyoroti lemahnya pengawasan dan standar keselamatan yang diduga menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakaan.

Data terbaru menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2026, telah terjadi sebanyak 601 kecelakaan kapal di seluruh wilayah Indonesia. Angka ini menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi dan memperketat regulasi di sektor transportasi laut.

Desakan Mundur Dirjen Hubla Mencuat

Dalam rapat yang berlangsung panas, sejumlah anggota Komisi V mendesak agar Dirjen Hubla segera mundur dari jabatannya. Mereka menilai, serangkaian kecelakaan kapal yang terus terjadi menandakan kegagalan dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab keselamatan pelayaran. Kritik pedas pun dilontarkan karena belum ada perbaikan signifikan yang dirasakan masyarakat.

Respon Menteri Perhubungan

Menanggapi desakan tersebut, Menteri Perhubungan akhirnya buka suara. Dalam konferensi pers, Menteri menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dirjen Hubla dan seluruh jajarannya. Ia meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, namun ia juga menegaskan bahwa keselamatan penumpang dan awak kapal adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

“Saya sudah memerintahkan tim inspeksi untuk turun ke lapangan dan memeriksa setiap laporan kecelakaan secara mendetail. Tidak ada toleransi terhadap kelalaian yang membahayakan jiwa manusia. Jika ditemukan bukti pelanggaran atau ketidakmampuan dalam menjalankan tugas, maka sanksi tegas akan dijatuhkan,” ujar Menteri Perhubungan dalam pernyataannya.

Langkah Nyata yang Diharapkan

Para pengamat transportasi mendesak agar evaluasi tidak hanya berhenti pada pergantian pejabat. Mereka berharap ada perbaikan sistemik, seperti pengawasan ketat terhadap kelayakan kapal, peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaut, dan penerapan sanksi berat bagi perusahaan pelayaran yang melanggar aturan keselamatan. Publik pun menanti tindakan konkret dari Kementerian Perhubungan untuk mengakhiri rentetan kecelakaan kapal yang kerap memakan korban jiwa.