Hendropriyono Dorong Reformasi Ulang: Siapa yang Mampu Mengawal Perubahan?
Jakarta – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal TNI (Purn.) Hendropriyono, kembali menyuarakan pentingnya menata ulang arah reformasi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta, Selasa (12/3/2025). Ia menilai reformasi yang berjalan selama ini belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan, terutama dalam aspek keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Kritik Terhadap Jalan Reformasi
Hendropriyono mengungkapkan bahwa reformasi yang dimulai pada 1998 telah membawa perubahan signifikan, namun masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Menurutnya, reformasi belum menyentuh akar masalah seperti ketimpangan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan kualitas demokrasi yang masih jauh dari ideal.
- Ketimpangan ekonomi: kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin masih melebar.
- Penegakan hukum: masih banyak kasus yang tidak tuntas dan terkesan tebang pilih.
- Demokrasi prosedural: demokrasi berjalan secara formal, tetapi substantif belum terwujud.
Syarat Pemimpin yang Mampu Menata Ulang
Dalam kesempatan itu, Hendropriyono juga menegaskan bahwa menata ulang reformasi bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan keberanian politik untuk mengambil keputusan yang tidak populer. Ia menyebutkan beberapa kriteria pemimpin yang ideal, antara lain:
- Mampu membaca dinamika global dan nasional.
- Memiliki visi jangka panjang, bukan hanya kepentingan elektoral.
- Berani melawan praktik korupsi dan kolusi.
- Mengedepankan dialog dengan seluruh elemen masyarakat.
Hendropriyono juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam mengawal perubahan. Ia berharap para milenial dan Gen Z tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut serta dalam merumuskan arah baru reformasi.
Reaksi Publik dan Pengamat
Pernyataan Hendropriyono ini menuai beragam reaksi. Sebagian pengamat menilai kritik tersebut relevan, namun ada juga yang mengingatkan agar tidak terjebak pada retorika tanpa aksi nyata. Peneliti politik dari Universitas Indonesia, Khoirul Umam, menilai bahwa wacana menata ulang reformasi harus diimbangi dengan langkah konkret, seperti revisi undang-undang yang menghambat keadilan sosial dan penguatan lembaga pengawas.
Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai bahwa Hendropriyono, yang pernah menjadi bagian dari rezim Orde Baru, perlu memberikan contoh konkret dalam mendorong reformasi, bukan hanya berbicara di forum publik.
Kesimpulan
Wacana menata ulang reformasi yang digaungkan Hendropriyono membuka ruang diskusi yang sehat bagi bangsa. Pertanyaan kunci yang kemudian muncul adalah: apakah para pemimpin saat ini memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan perubahan yang fundamental? Jawabannya akan menentukan masa depan Indonesia dalam beberapa dekade ke depan.
