Fadia Arafiq Ungkap Keterlibatan Politik dalam Seleksi Tenaga Outsourcing Pemkab Pekalongan

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri setempat, Fadia Arafiq, salah satu pihak yang terlibat dalam kasus dugaan kecurangan rekrutmen tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, mengungkap adanya aroma politik yang kuat dalam proses seleksi tersebut. Ia menyebut bahwa sejumlah calon tenaga kerja lepas (outsourcing) dipilih bukan berdasarkan kompetensi, melainkan karena kedekatan dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik.

Kronologi Sidang

Fadia, yang dihadirkan sebagai saksi, menjelaskan bahwa sejak awal proses perekrutan, ia melihat banyak kejanggalan. Misalnya, adanya nama-nama yang tidak lolos seleksi administrasi namun kemudian muncul dalam daftar final. Ia menduga hal ini terjadi karena intervensi dari oknum pejabat di lingkungan Pemkab Pekalongan yang ingin menempatkan orang-orang dekatnya.

Bukti dan Saksi Lain

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Fadia juga menghadirkan bukti berupa dokumen internal yang menunjukkan perubahan nilai peserta secara mendadak. Beberapa saksi lain yang merupakan mantan pegawai outsourcing juga memberikan keterangan serupa, bahwa mereka diminta menyetor sejumlah uang atau memberikan dukungan politik kepada calon kepala daerah tertentu sebagai imbalan atas kelulusan.

Dampak Kasus

Kasus ini telah memicu perhatian publik di Kabupaten Pekalongan. Banyak warga yang menuntut transparansi dalam rekrutmen tenaga outsourcing ke depannya. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ini, namun berjanji akan menindaklanjuti jika ditemukan bukti pelanggaran.

Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli hukum administrasi negara. Fadia berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak mencampuradukkan kepentingan politik dengan proses rekrutmen yang seharusnya objektif dan profesional.