DPR Diminta Perketat Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Demi Cegah Kecurangan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didesak untuk memperketat proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi calon hakim agung. Hal ini menyusul adanya dugaan praktik pilih kasih dalam seleksi tersebut.
Sejumlah pihak menilai bahwa proses seleksi yang berlangsung saat ini masih rentan terhadap intervensi dan tidak transparan. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang signifikan untuk menjaga independensi dan kredibilitas Mahkamah Agung.
Pentingnya Transparansi dan Objektivitas
Uji kelayakan yang ketat diharapkan dapat menyaring calon hakim agung yang benar-benar kompeten, berintegritas, dan bebas dari kepentingan politik atau kelompok tertentu. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat dipulihkan dan diperkuat.
Langkah yang Diusulkan
- Memperjelas kriteria penilaian bagi setiap calon.
- Membuka akses publik untuk mengawasi proses seleksi.
- Melibatkan lebih banyak ahli independen dalam panel penguji.
- Menerapkan sistem evaluasi yang lebih komprehensif dan berbasis data.
DPR diharapkan segera merespons desakan ini dengan merevisi mekanisme uji kelayakan yang ada, demi mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan profesional.
