81 Tahun Merdeka, Saat Warga Pohuwato Jadi ‘Penjahat’ dan ‘Pencuri’ di Negeri Sendiri
Memasuki usia kemerdekaan ke-81, ironi masih menyelimuti sebagian wilayah Indonesia. Di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, rakyat justru kerap dicap sebagai ‘penjahat’ dan ‘pencuri’ di tanah kelahiran mereka sendiri. Stigma ini muncul akibat konflik agraria berkepanjangan antara masyarakat adat dengan perusahaan yang mengantongi izin konsesi lahan.
Konflik Lahan yang Tak Kunjung Usai
Sejak era reformasi, sengketa lahan di Pohuwato terus bergulir. Masyarakat yang sejak turun-temurun mengelola hutan dan kebun tiba-tiba dianggap melanggar hukum ketika perusahaan besar mulai mengklaim area yang sama. Alih-alih mendapat perlindungan, warga sering berhadapan dengan aparat saat mempertahankan ladang warisan leluhur.
Kriminalisasi Terhadap Pembela Tanah Adat
Banyak tokoh masyarakat dan petani yang ditahan dengan tuduhan pencurian hasil hutan atau perusakan tanaman milik perusahaan. Padahal, mereka hanya berusaha mengakses lahan yang secara historis merupakan milik komunal. Kondisi ini memicu keprihatinan dari berbagai lembaga pegiat hak asasi manusia.
Dampak Sosial dan Ekonomi
- Ratusan kepala keluarga kehilangan mata pencaharian utama
- Konflik horizontal antarwarga akibat perbedaan sikap terhadap perusahaan
- Menurunnya kepercayaan terhadap institusi penegak hukum
- Ancaman kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam
Seruan untuk Keadilan
Berbagai elemen masyarakat sipil mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan. Mereka meminta audit ulang atas izin konsesi yang dinilai tumpang tindih dengan hak ulayat. Selain itu, diperlukan pendekatan restoratif agar masyarakat adat tidak terus-menerus diposisikan sebagai pelanggar hukum di negerinya sendiri.
Kisah Pohuwato menjadi pengingat bahwa kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan jika rakyat masih harus berjuang untuk mendapatkan hak dasar atas tanah dan kehidupan yang layak.
