Sumatra Terjebak dalam Lingkaran Bencana dan Janji yang Tak Dipenuhi Jakarta

Sumatra, pulau yang kaya akan sumber daya alam, kini tengah merana dalam pusaran bencana yang silih berganti. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan, semuanya seolah menjadi siklus tahunan yang tak kunjung usai. Di balik setiap tragedi, selalu ada janji dari Jakarta untuk segera bertindak, namun kenyataannya, bantuan dan solusi kerap datang terlambat atau bahkan tak pernah tiba.

Bencana yang Menjadi Langganan

Hampir setiap musim penghujan, sejumlah wilayah di Sumatra dilanda banjir dan longsor. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ribuan rumah rusak, puluhan jiwa melayang, dan ratusan hektare lahan pertanian gagal panen. Namun, apa yang dilakukan pemerintah pusat?

Bantuan logistik memang dikirim, tetapi seringkali tidak mencukupi. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lamban. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal harus bertahan di pengungsian berbulan-bulan tanpa kepastian kapan mereka bisa kembali membangun kehidupan.

Janji Palsu Jakarta

Dalam setiap kunjungan pejabat tinggi ke daerah bencana, selalu ada pernyataan yang menghangatkan hati. “Pemerintah pusat akan segera turun tangan,” “Anggaran khusus telah disiapkan,” atau “Kami akan membangun infrastruktur yang lebih baik.” Namun, setelah kamera mati dan pejabat kembali ke ibu kota, semuanya lenyap seperti embun di pagi hari.

Proyek pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan relokasi warga dari zona rawan bencana kerap terhambat masalah birokrasi dan korupsi. Akibatnya, warga yang tinggal di bantaran sungai atau lereng gunung tetap hidup dalam ketidakpastian. Mereka tahu bahwa musim hujan berikutnya akan kembali membawa air bah dan tanah longsor, namun tak ada pilihan lain selain bertahan.

Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi

Bencana yang terjadi di Sumatra tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan yang masif. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara telah menghilangkan fungsi alami hutan sebagai penahan air dan pencegah erosi. Ketika hujan deras turun, air langsung mengalir deras ke pemukiman warga, tanpa ada resapan.

Ironisnya, perusahaan-perusahaan besar yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan ini jarang sekali terkena sanksi. Mereka justru mendapatkan kemudahan izin dari pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, warga kecil yang menjadi korban harus menanggung akibatnya.

Ketidakadilan yang Terus Berulang

Rakyat Sumatra merasa bahwa mereka hanya dianggap sebagai objek, bukan subjek pembangunan. Setiap kali bencana terjadi, mereka menjadi tontonan di layar kaca, tetapi setelah itu, perhatian sirna. Jakarta seolah lupa bahwa Sumatra adalah salah satu penyumbang devisa terbesar negara melalui hasil bumi dan perkebunannya.

“Kami hanya ingin diperlakukan adil. Bukan hanya saat bencana datang, tetapi juga dalam perencanaan pembangunan sehari-hari,” ujar seorang tokoh masyarakat di Aceh yang enggan disebut namanya.

Harapan di Tengah Keputusasaan

Meskipun terpuruk, semangat gotong royong masyarakat Sumatra tetap menyala. Bantuan dari komunitas lokal dan organisasi kemanusiaan seringkali lebih cepat sampai dibandingkan bantuan pemerintah. Ini membuktikan bahwa rakyat bisa saling menguatkan, meskipun negara kerap absen.

Beberapa LSM dan pegiat lingkungan terus mendorong pemerintah untuk serius menangani akar masalah, bukan hanya respons darurat. Mereka mengusulkan moratorium izin perkebunan sawit baru di lahan gambut, penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan perusak lingkungan, serta pembentukan badan khusus penanganan bencana yang lebih responsif di tingkat daerah.

Janji yang Harus Dibuktikan

Pemerintahan saat ini kerap mengklaim bahwa pembangunan infrastruktur di Sumatra sudah berjalan pesat. Jalan tol Trans-Sumatra, bandara baru, dan pelabuhan modern dibangun di mana-mana. Namun, jika infrastruktur tersebut tidak dibarengi dengan pengelolaan lingkungan yang baik dan pengurangan risiko bencana, maka semuanya hanya akan menjadi monumen kesia-siaan.

Bencana alam tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi dampaknya bisa diminimalisir. Yang dibutuhkan bukan lagi janji manis, melainkan aksi nyata. Jakarta harus membuktikan bahwa rakyat Sumatra bukan sekadar pemasok komoditas, melainkan bagian dari Indonesia yang berhak mendapat perlindungan dan keadilan.

Sampai saat ini, Sumatra masih menanti. Menanti agar bencana tidak lagi menjadi cerita tahunan, dan janji Jakarta tidak lagi sekadar angin lalu.