Purbaya Soroti Kinerja Ekonomi Indonesia: Tiga Era, Satu Masalah Struktural
Dalam sebuah pernyataan yang mengundang perhatian, ekonom senior Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan kondisi perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan tiga presiden terakhir: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo Subianto. Menurutnya, mesin perekonomian nasional telah mengalami kemandekan struktural selama dua dekade terakhir.
Mesin Ekonomi yang Pincang
Purbaya menekankan bahwa sejak era SBY hingga saat ini, fundamental ekonomi Indonesia belum menunjukkan perbaikan signifikan. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih banyak didorong oleh konsumsi dan sektor komoditas, bukan oleh transformasi industri yang kuat. Hal ini menyebabkan ekonomi rentan terhadap gejolak eksternal dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
Perbandingan Tiga Era Kepemimpinan
- Era SBY (2004-2014): Pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5-6%, namun ditopang oleh booming komoditas. Investasi di sektor riil belum optimal, dan infrastruktur masih menjadi titik lemah.
- Era Jokowi (2014-2024): Fokus pada pembangunan infrastruktur masif, namun belum diimbangi dengan reformasi struktural di bidang regulasi dan birokrasi. Pertumbuhan ekonomi masih berkutat di angka 5%, dan daya saing industri belum meningkat drastis.
- Era Prabowo (2024-sekarang): Tantangan yang sama masih dihadapi, yaitu bagaimana mendorong diversifikasi ekonomi dan meningkatkan nilai tambah di sektor manufaktur. Purbaya menilai tanpa terobosan kebijakan, pola pertumbuhan yang sama akan terus berulang.
Penyebab Kemandekan Struktural
Purbaya mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan mesin ekonomi Indonesia pincang, antara lain:
- Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.
- Lemahnya daya saing industri pengolahan.
- Birokrasi yang masih rumit dan tidak efisien.
- Kualitas sumber daya manusia yang belum merata.
- Rendahnya tingkat investasi di sektor riset dan teknologi.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa Indonesia membutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaan ekonomi, tidak hanya sekadar mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut inklusif dan berkelanjutan.
