Abdullah Dorong Pembaruan Strategi Cegah TPPO Berkedok Wisata
Anggota DPR RI, Abdullah, menyoroti maraknya modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyamar sebagai paket wisata. Ia mendesak agar strategi pencegahan segera diperbarui untuk mengantisipasi celah hukum yang dimanfaatkan para pelaku.
Modus Baru yang Mengkhawatirkan
Menurut Abdullah, penyamaran TPPO dalam bentuk perjalanan wisata semakin sulit dideteksi. Korban seringkali diiming-imingi liburan murah atau beasiswa ke luar negeri, namun akhirnya dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual.
Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor
Ia menekankan perlunya sinergi antara Kementerian Pariwisata, Kepolisian, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Deteksi dini harus diperkuat, terutama pada proses pembuatan paspor dan visa yang mencurigakan.
- Pengawasan ketat terhadap biro perjalanan yang menawarkan paket ke negara rawan TPPO.
- Edukasi publik tentang ciri-ciri tawaran wisata yang menjurus pada eksploitasi.
- Peningkatan kapasitas aparat dalam mengidentifikasi dokumen perjalanan palsu.
Dorongan Revisi Regulasi
Abdullah juga mendorong revisi Undang-Undang TPPO agar lebih adaptif terhadap modus kejahatan siber yang kerap digunakan dalam rekrutmen korban. Ia optimis langkah ini dapat menekan angka perdagangan orang yang terus meningkat setiap tahunnya.
