Prabowo Hadiri Pelantikan 1.204 Pamong Praja Muda IPDN, Tekankan Anti-Korupsi
Sebanyak 1.204 Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) resmi dilantik dalam sebuah upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para lulusan yang siap mengabdi kepada bangsa dan negara.
Presiden Prabowo Pimpin Langsung Upacara Pelantikan
Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan ke-33. Ribuan calon abdi negara ini mengikuti prosesi pelantikan dengan khidmat di kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat. Kehadiran Presiden secara langsung menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara.
Pesan Keras Presiden: Jauhi Korupsi dan Birokrasi Berbelit
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan pesan tegas kepada para lulusan. Ia mengingatkan bahwa rakyat Indonesia tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit dan aparat yang korup. “Rakyat butuh pelayanan yang cepat, transparan, dan bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme),” tegasnya.
Presiden juga menekankan pentingnya integritas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas sebagai pamong praja. Ia berharap para lulusan dapat menjadi agen perubahan yang membawa perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing.
Profil Pamong Praja Muda IPDN Angkatan ke-33
Para pamong praja muda yang dilantik hari ini merupakan lulusan terbaik yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan intensif di IPDN. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan siap ditempatkan di seluruh penjuru negeri. Proses pendidikan di IPDN tidak hanya membekali mereka dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.
- Total peserta pelantikan: 1.204 orang
- Angkatan: ke-33
- Lembaga penyelenggara: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
- Dipimpin oleh: Presiden Prabowo Subianto
Dengan dilantiknya para pamong praja muda ini, diharapkan kualitas pelayanan publik di Indonesia semakin meningkat dan birokrasi yang bersih serta efisien dapat terwujud.
