Taufik Basari: Pengelolaan Agraria Masih Jauh dari Keadilan, Dikuasai Korporasi dan Oligarki
Anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyoroti kondisi pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia yang dinilai masih jauh dari prinsip keadilan. Menurutnya, akses dan penguasaan atas tanah serta kekayaan alam masih didominasi oleh korporasi besar dan segelintir kelompok oligarki.
Dominasi Korporasi dan Oligarki dalam Sektor Agraria
Dalam pernyataannya, Taufik menegaskan bahwa praktik penguasaan agraria yang timpang ini telah berlangsung lama dan menjadi akar dari berbagai konflik lahan di tanah air. Ia menyebutkan bahwa regulasi yang ada belum mampu secara efektif melindungi hak-hak rakyat kecil, terutama petani dan masyarakat adat.
Akibat Ketidakmerataan Penguasaan Lahan
Ketimpangan ini, lanjut Taufik, tidak hanya memicu ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat upaya pemerataan ekonomi. Alih-alih menjadi alat kesejahteraan, tanah justru menjadi komoditas yang memperkaya segelintir pihak. Ia mendorong agar kebijakan agraria ke depan harus lebih berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
- Konsentrasi kepemilikan lahan pada korporasi besar.
- Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran agraria.
- Minimnya akses masyarakat kecil terhadap sumber daya alam.
Peran MPR dalam Mendorong Reforma Agraria
Taufik menekankan bahwa MPR memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengawal pelaksanaan reforma agraria yang sejati. Ia berharap semua pihak, termasuk pemerintah dan DPR, dapat bersinergi untuk mewujudkan tata kelola agraria yang adil dan berkelanjutan.
Pernyataan ini disampaikan Taufik dalam sebuah diskusi yang digelar di kompleks parlemen, sebagaimana dikutip dari JPNN. Ia berharap agar semangat Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat benar-benar diimplementasikan.
