Wakil Ketua DPR: Biaya Politik Mahal Jadi Pemicu Kepala Daerah Terjerat OTT
Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah menjadi sorotan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Menurutnya, salah satu akar masalah yang perlu segera dibenahi adalah tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah.
Biaya Politik Jadi Sorotan
Saan menilai, mahalnya ongkos politik mendorong pejabat terpilih untuk melakukan korupsi demi mengembalikan modal saat kampanye. Ia mendorong agar biaya politik bisa ditekan seminimal mungkin melalui berbagai regulasi.
Langkah Konkret yang Diperlukan
- Mereformasi sistem pendanaan partai politik agar lebih transparan dan akuntabel.
- Memperketat aturan sumbangan kampanye dan melarang donasi dari pihak yang memiliki konflik kepentingan.
- Mendorong penggunaan dana kampanye yang efisien, termasuk pemanfaatan teknologi digital.
Lebih lanjut, Saan menekankan bahwa penindakan hukum melalui OTT hanyalah langkah kuratif. Pencegahan jangka panjang harus dilakukan dengan memperbaiki sistem politik dan memperkuat pengawasan internal partai.
Ia berharap agar penegak hukum terus konsisten memberantas korupsi tanpa pandang bulu, namun di sisi lain pemerintah dan DPR harus segera menyusun aturan yang mampu menekan biaya politik sehingga tidak lagi menjadi beban bagi calon kepala daerah.
