Menkop Ungkap Capaian Kinerja 2025 di Hadapan DPR: Program KDMP hingga Opini WTP
Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) memaparkan berbagai capaian strategis sepanjang tahun 2025 dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. Paparan tersebut mencakup beberapa program unggulan yang telah berhasil dijalankan, termasuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam sidang yang digelar di kompleks parlemen, Menkop UKM menyampaikan bahwa program KDMP telah memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Program ini dirancang untuk memperkuat basis ekonomi di tingkat pedesaan melalui koperasi yang terintegrasi dengan BUMDes. Hingga akhir tahun 2025, sebanyak ribuan koperasi desa telah terbentuk dan beroperasi secara aktif.
Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga berhasil mempertahankan opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2024. Pencapaian ini menunjukkan komitmen kementerian dalam tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Opini WTP tersebut merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut diraih oleh kementerian ini.
Capaian Lain yang Disorot
- Peningkatan Akses Pembiayaan — Kementerian mencatat peningkatan signifikan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM dan koperasi. Hingga November 2025, realisasi KUR mencapai Rp 280 triliun, melampaui target tahunan.
- Digitalisasi Koperasi — Lebih dari 10.000 koperasi telah terdigitalisasi melalui aplikasi Sistem Informasi Koperasi (SIKOP). Hal ini memudahkan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan secara online.
- Pengembangan Wirausaha Muda — Program inkubasi bisnis bagi wirausaha muda telah melahirkan 50.000 startup baru yang bergerak di berbagai sektor, termasuk pertanian, teknologi, dan ekonomi kreatif.
Menkop UKM juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM. Ke depan, kementerian akan fokus pada penguatan kelembagaan koperasi dan peningkatan daya saing produk UMKM di pasar global.
Rapat kerja ini dihadiri oleh para anggota Komisi VI DPR yang memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih. Beberapa anggota dewan juga menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap koperasi di daerah tertinggal dan perbatasan agar tidak tertinggal dalam pembangunan ekonomi nasional.
